Wirausaha, Peluang, Uang (utang), dan Showroom

Tidak terasa sudah memasuki bulan Februari 2012, ini berarti sudah hampir setahun saya memberanikan diri memulai menjadi wirausahawan yang benar-benar murni dalam artian tidak berkongsi dengan teman yang hasilnya terdahulu selalu dikibuli setelah usaha yang dibangun dari nol mulai terlihat perkembangannya……semua pengalaman itu saya anggap sebagai pelajaran penting, bahwa kita harus berani berusaha dengan kaki sendiri, walaupun akan banyak menghadapi pasang surut dalam usaha yang kita jalani.

Pada saat akan berjalan setahun usaha keluarga (bersama mantan pacar tercinta) dibidang jasa layanan rias penganten barat maupun bali, kami merasa perlu lebih mengembangkan sayap berkaca dari banyaknya permintaan yang masuk dari agent-agent wedding organiser yang menjalin kerjasama kontrak dengan kami, untuk kami bisa menyediakan gaun penganten ala barat (selama ini baru tersedia ala Bali saja) untuk disewakan, karena hal ini akan mempermudah mereka menawarkan ke tamu mereka satu vendor sekaligus Gown Bridal dan Makeup Artist-nya.

Nah peluang sudah ada, namun ada lagi kendala yang muncul yaitu masalah klasik pengusaha pemula, Uang. Berbicara uang berarti selaras dengan utang bagi seorang pengusaha. Pembicaraan masalah utang ini menjadi diskusi yang sangat sering kami lakukan, karena kami harus berhitung matang-matang apakah akan bisa memenuhi target pembayaran secara rutin setiap bulannya. Kami sudah mendapatkan untuk sementara sumber uang (utang) yang menjadi target kami berdua yang kami anggap lebih ringan.

Oke, uang (utang) sudah ada calon kuat, namun kembali kami menemui hambatan untuk menemukan lokasi yang klik dengan keinginan dan sesuai dengan prospek penjualan bidang usaha Bridal Shop include Beauty Salon-nya. Beberapa lokasi yang sempat kami pantau dan hubungi, ada beberapa yang menarik minat dan kami lihat sesuai…..namun masih diatas budget (terlalu besar biaya sewa lokasi/ruko).

Untuk saat ini semua rencana buka showroom Bridal plus Beauty Salon masih berupa draft saja karena masih dihitung-hitung laba rugi nya. Tapi target kami tetap berusaha semua draft itu akan terwujud nyata di tahun naga air ini yaitu tahun 2012 yang kami anggap tahun permulaan usaha, bukan tahun kiamat seperti prediksi suku inka maya……mudah-mudahan, Astungkara.

Wedding / Pre-Wedding In Bali

Bali selain sudah sangat popular sebagai destinasi wisata utama di Indonesia, pada masa-masa belakangan ini sudah bergerak juga ke arah destinasi bagi para pasangan baik domestik maupun mancanegara untuk mengadakan upacara atau pesta pernikahan (wedding ceremony or party) ataupun sekedar untuk photo Pre-wedding.

Selaras dengan perkembangan tersebut, dan berdasarkan pengalaman istri yang bekerja sebagai seorang perias pengantin (make up artist), saya memberanikan diri untuk berpromosi secara online itupun melalui webblog dikarenakan masih belum tersedianya dana yang memadai. Kami menawarkan rias penganten ala barat (bridal western style) atau ala Bali (bridal Balinese style).

Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa klik: http://balibridalstyle.com/ atau http://www.balibeautymakeupartist.com/

Kami berharap bisa dijadikan sebagai pertimbangan apabila mau mengadakan wedding maupun pre-wedding yang memerlukan penata rias yang profesional.

Untuk reservasi bisa email ke:

info@balibridalstyle.com, dede_luh@yahoo.com atau luhdede@yahoo.co.id

Sepakbola Bali, Apa Kabar-mu Kini?

Setelah sekian lama tidak nulis di blog ini, maklum sibuk urus usaha kecil-kecilan sama teman dan sekarang lebih sering facebook-an jadi terlantarlah blog ini, hari ini walaupun agak capek setelah anter barang, ada waktu sedikit luang untuk nulis di blog ini.

Keinginan menulis ini mucul seiring semakin turunnya prestasi persepakbolaan di Indonesia secara umum (maklum; saya salah satu mania bola).  Dan info ter-update team Sea Games Laos 2009 dikalahkah 2 negara ASEAN yang termasuk anak bawang dalam dunia sepakbola di ASEAN yaitu Myanmar dan Laos, dan juga sebelumnya team U-19 Indonesia yang hanya posisi 3 yang praktis gagal lolos kualifikasi piala Asia U-19, dan terakhir yaitu terjepitnya posisi team senior di kualifikasi piala Asia.

Itulah situasi prestasi persepakbolaan di Indonesia yang memang tidak bisa dibanggakan, namun saya semakin sedih setelah pada hari sabtu 12 desember ini saya bersama teman melihat lahan miliknya yang terletak di belakang stadion Dipta Gianyar, dan saat mata tertuju pada kondisi stadion termegah di Bali yang tidak terurus, apalagi setelah tidak ada lagi pertandingan tingkat nasional yang digelar di stadion yang dibangun pada masa pemerintahan bupati Gianyar yaitu Bpk. Cok. Budi Suryawan ini.

Kalau berkaca pada daerah lain yang tidak lebih makmur daripada kabupaten/kotamadya di Bali seperti; Lamongan, Jepara, Wamena, , Kediri dan yang lainnya yang dilihat dari tingkat pendapatan perkapitanya masih dibawah Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, dan Kodya Denpasar, tapi mereka bisa tetap eksis dan bersemangat untuk membiayai klub sepakbola yang menjadi ikon daerah mereka untuk lebih di kenal walaupun dengan susah payah membiayainya.

Apakah tidak terketuk jiwa para pengusaha dan pemimpin di Bali untuk mengembalikan kejayaan persepakbolaan Bali yang dulu terkenal selalu ikut menyumbang pemain-pemain terbaiknya untuk membela team nasional garuda.

Magic Chocolate “The Original Bali Product”

magicLama tidak menyentuh blog ini…seperti ada rasa kangen untuk membaca koment para blogger yang seru n’asyik. Sudah hampir 4 bulanan saya tidak buka blog dikarenakan sekarang lagi punya kegiatan baru yang jauh dari dunia internet. Bareng seorang teman saya sekarang lagi gencar-gencarnya memasarkan produk dry food asli buatan orang Bali. Produk yang sedang kami gencar pasarkan adalah berupa makanan coklat dalam kemasan bernuansa Bali. Produk ini dilahirkan dari pemikiran seorang guide yang juga mantan peserta program pertukaran pemuda se-asia yang berasal dari Gianyar, yang saya panggil Pak Ketut Magic.

Dari pengalamannya sebagai salah seorang peserta program pertukaran pemuda se-asia, dia memperhatikan betapa begitu perhatiannya masyarakat luar akan produk yang berbau dan bernuansa Bali. Sesampainya di Bandara Internasional Ngurah Bali, dalam hatinya tergugah melihat ada produk luar Bali dalam hal ini coklat yang memakai gambar atau cover Bali sebagai unggulannya, dari situlah muncul niatnya; mengapa tidak sekalian dia saja yang memang orang Bali asli membuat produk dengan cover Bali, maka tahun 2007 bersama sang istri dan seorang teman istrinya (ex. pastry di sebuah hotel bintang lima di kawasan BTDC) yang tahu tentang ramuan makanan coklat ber”taste” bintang lima, mereka melahirkan sebuah produk makanan coklat dengan nama “Magic Chocolate”. Nama ini dipilih karena Bali sering disebut pulau yang magic dan juga pengalamannya akan perkataan orang asing apabila mencicipi coklat yang enak akan selalu berkata It’s Magic”.

Perkenalan kami pertama dengan produk Magic Chocolate-nya pak ketut sangat membuat kami merasa yakin bahwa produk yang merupakan asli Bali ini akan mampu bersaing dengan produk coklat impor yang sudah menguasai pasar coklat berkemasan bali di daerah Bali sendiri. Dan hasilnya memang sesuai dengan prediksi kami, dengan persetujuan Pak Ketut ketika kami mengajukan diri sebagai distributor, maka mulai pertengahan bulan september 2008,  kami berdua mulai memasarkan produk Magic Chocolate di wilayah pariwisata dan area publik di Bali.

Dengan rasa-rasa olahan Magic Chocolate seperti: Bali Macadamia (‘tingkih’ dalam bahasa Bali), Cashew Nut (kacang mede), Canary Nut, Raisin, Almond, Kurma, Ginger (jahe), Peanut (kacang tanah), apel, lemon, dan strawberry, coklat ini mampu kami pasarkan menembus area Bandara Ngurah Rai (keberangkatan Internasional), Mal-mal di Kuta, Nusa Dua, Sanur, dan supermarket untuk expatriate di Seminyak dan Canggu, akan menyusul Ubud, dan wilayah luar bali (jakarta) dan kemungkinan menjajaki pasar export ke Jepang atau Singapura.

Semangat memasarkan produk coklat asli Bali ini karena ada rasa cinta akan Bali yang begitu besar dan “Jengah” untuk menunjukkan bahwa produk asli Bali bisa bersaing.

Oh ya, jikalau ada diantara teman-teman blogger yang juga punya pasar untuk export pada produk ini dan ingin meng-internasionalkan produk ini silahkan hubungi kami melalui email: magic.chocolate.bali@gmail.com atau klik blog resmi Magic Chocolate di http://magicchocolate.wordpress.com/selamat-datang-di-blog-magic-chocolate/

RUU ESEK ESEK….

INILAH RUU ANTI PORNOGRAFI YANG BANYAK MENIMBULKAN POLEMIK…….SILAHKAN TEMAN-TEMAN MENELAAH SATU PERSATU PASAL-PASAL YANG TERKANDUNG, DPR EMANG ANEH….UNTUK NUTUPI KASUS KORUPSI-NYA, MEREKA MAU MENSAHKAN RUU DIBAWAH INI;

” SELAMET AJA BAGI YANG PRO, SELAMAT TINGGAL BHINNEKA TUNGGAL IKA, SELAMAT DATANG PENGEKANGAN”

(diambil dari detik)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Kaitan Tradisi Tumpek di Bali dengan Global Warming

Pemerintah dan masyarakat diseluruh dunia pada masa peradaban modern ini sangat mengkhawatirkan akan masa depan peradaban kehidupan manusia di masa yang akan datang, hal ini disebabkan semakin tidak menentunya cuaca yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini. Perubahan besar yang terjadi pada iklim dunia yang dirasakan pada masa sekarang ini adalah puncak akumulasi dari perusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh umat manusia pada masa mulainya kemajuan teknologi yang didorong dengan semakin tumbuh menjamurnya berbagai industri-industri di dunia tanpa memperhatikan efek samping dari pertumbuhan perekonomian yang dialami berbagai negara di dunia.

Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan dan lautan yang luas, merupakan salah satu negara penyumbang oksigen terbesar di dunia yang tersisa pada masa sekarang ini sangat diharapkan untuk menjaga kelestarian alamnya. Hal ini menjadi suatu konflik kepentingan bagi pemerintah negara ini, satu sisi pemerintah harus mengejar peningkatan perekonomian masyarakatnya sedangkan di satu sisi mereka harus menjaga kelestarian alamnya tersebut untuk kepentingan keselamatan umat manusia diseluruh dunia. Akan tetapi untuk kepentingan yang lebih luas, kebijaksanaan pemerintah dalam hal lingkungan hidup haruslah selalu selaras dengan kepentingan meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban negara-negara yang kuat perekonomiannya di dunia membantu mencarikan solusi yang saling menguntungkan, karena bagaimanapun juga negara-negara maju tersebutlah yang menjadi penyumbang terbesar pencemaran lingkungan di dunia ini.

Pada beberapa waktu belakangan ini seringkali kita tonton di stasiun-stasiun TV tentang masalah Ilegal Logging (penebangan liar) yang hanya menguntungkan beberapa oknum dan kalangan tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang, dan sebagainya merupakan efek yang muncul dari adanya kegiatan tersebut. Kita sangat sedih melihat jatuhnya banyak korban dari masyarakat yang tertimpa bencana-bencana alam tersebut.

Pulau Bali sebagai salah satu bagian dari kepulauan yang ada di Indonesia sebenarnya sudah memiliki perencanaan yang tepat dalam mengantisipasi apa yang terjadi pada lingkungan hidup belakangan ini. Filosofi masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh agama Hindu dengan penerapan yang agak berbeda dari asal agama Hindu itu sendiri yaitu India, sangat berpegang teguh pada kepedulian terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Salah satu wujud dari pemikiran para leluhur masyarakat Bali tentang kepedulian pada lingkungan bisa kita lihat dengan adanya prosesi upacara tumpek yang jatuhnya setiap hari sabtu.

Di Bali dikenal ada beberapa tradisi upacara tumpek yaitu; tumpek uduh/bubuh (untuk tumbuh-tumbuhan), tumpek uye/kandang/pengatag (untuk binatang/hewan), dan tumpek landep (untuk senjata/benda berbahan logam). Tradisi upacara tumpek ini merupakan salah satu bentuk penghormatan dan rasa terima kasih masyarakat Hindu Bali pada alam lingkungan hidup disekitarnya yang telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Pada hari-hari tumpek tersebut, mereka akan memperlakukan tumbuhan dan hewan seperti layaknya manusia. Mereka dibuatkan upacara khusus supaya semakin memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan manusia. Masyarakat Hindu Bali tetap melaksanakan tradisi upacara tumpek yang diwariskan pada mereka secara turun temurun tanpa terpengaruh pada kemajuan jaman dan peradaban manusia di dunia ini.

Ada juga sebuah kebiasaan unik di Bali yaitu banyaknya ditemui pohon yang dipakaikan kain. Kadangkala banyak orang tidak mengerti mengapa masyarakat Bali memberikan kain putih hitam (kotak-kotak/”poleng”) pada sebuah pohon besar. Mungkin jika ada yang bertanya pada masyarakat lokal akan dijawab bahwa itu pohon angker dan ada yang berstana di sana, padahal maksud yang terkandung didalamnya adalah agar masyarakat tidak menebang pohon sembarangan, sehingga kelestarian alam dan lingkungan akan tetap terjaga. Mungkin jika kebiasaan ini juga terdapat dalam setiap masyarakat Indonesia lainnya, maka apa yang disebut sebagai Ilegal Logging akan sulit ditemui.

Mungkin jika para pengambil keputusan mau berpijak pada tradisi-tradisi adat yang berlaku seperti di Bali, dan ikut menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya atau bahkan semakin memperkuatnya dengan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan hukum sehingga kebijaksanaan pemerintah terhadap lingkungan hidup akan bisa lebih berjalan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat masyarakat setempat disekitar lingkungan alam (hutan/laut) yang dimaksud. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk melakukan penyelamatan terhadap lingkungan alam di Indonesia. Apabila pemerintah terbentur akan masalah biaya, bisa dilakukan dengan melakukan pembicaraan dengan negara-negara industri maju untuk memberikan bantuan dengan sistem kompensasi, seperti yang telah diutarakan sebelumnya; negara-negara industri ini menjadi penyumbang terbesar terhadap kerusakan dan perubahan lingkungan demi untuk kepentingan ekonomi mereka, tapi mereka menekan negara-negara seperti Indonesia untuk tetap melestarikan alamnya. Jadi bisa dikatakan mereka mendapatkan banyak uang dari kegiatan industrinya tapi tetap mau udara yang segar dan gratis dari negara lain yang kekurangan dalam perekonomiannya.

Bali, 19 Juli 2008

Klimaks Berjalan Lancar

Akhirnya baru sekarang ini bisa posting lagi. Minggu-minggu ini sibuk sebagai KPPS di banjar, saya menjadi KPPS 2 dengan tugas cek and ricek pemilih, serta menghitung data dan jumlah pemilih yang hadir (pria dan wanita) serta tugas lainnya yang membuat tangan capek nulis dan paraf. Dan tugas ini saya ambil supaya saya tahu bagaimana beratnya jadi anggota KPU dalam area yang paling kecil (banjar) dan ini pengalaman saya yang kedua setelah pemilu lalu yang hanya jadi tukang jaga tinta. Antara capek dan honor yang didapat tidak sebanding sih, tapi kepuasan kalau acara pilkada kemarin di banjar saya berlangsung lancar tanpa hambatan baik dari peserta pemilih maupun para saksi pasangan cagub cawagub.

Pada pilkada kemarin di banjar saya pemenangnya adalah pasangan no. 3 (Pasti Yoga) dengan 169 suara, urutan berikutnya CBS dengan 136 suara, dan Win AP dengan 69 suara (mayoritas pendatang). Pemilik hak memilih di banjar saya sebanyak 519 orang tapi yang hadir hanya 371 orang dengan 3 dari luar TPS. Jadi ada 148 yang absen, karena sebab; tidak ada di Bali, alasan kerja jauh, tidak dapat dispensasi libur karena kurang sosialisasi dari pemda apakah hari libur atau tidak, sudah pindah alamat, tidak tahu akan perubahan tempat memilih dari TPS sebelumnya karena kurang mau bertanya dan lihat papan pengumuman pemilih, dan sebab lainnya termasuk Golput.

Tapi apapun itu namanya, saya tetap merasa senang klimaks dari pilkada di Bali secara menyeluruh berlangsung aman, walaupun ada riak-riak kecil dibeberapa daerah. Diluar persoalan menang kalah dalam pilkada kali ini, ada suatu berita mengejutkan yang saya baca di harian Denpost sehari sebelum tanggal pencoblosan yaitu komentar Prof. Ibrahim (dosen FH Unud) yang menyatakan bahwa ada kesalahan KPU dalam menetapkan Mangku Pastika sebagai cagub yang sah karena beliau dikatakan belum pensiun dari Polri, inipun diperkuat dengan tidak bisanya Bpk. Mangku Pastika mencoblos karena tidak memperoleh kartu pemilih karena sebab tersebut. Dalam komentarnya di Denpost, Prof. Ibrahim menyebutkan dalam UU Polri kalau masih aktif tidak boleh memilih dan dipilih. Hal ini jadi pertanyaan apakah keliruan ini disengaja atau kelalaian semata, apalagi setelah Bpk. Mangku Pastika ternyata jadi pemenang dalam Pilkada ini. Tapi saya berharap hal tersebut jangan terlalu menjadi permasalahan dan bisa diselesaikan secara damai (walaupun saya bukan simpatisan salah satu calon) karena rakyat Bali sudah menetapkan pilihannya sekitar 75% kepada Bpk. Mangku Pastika. Selamat kepada Bpk. Mangku Pastika dan Puspayoga; semoga apa yang anda ucapkan pada kampanye bisa diwujudkan, kami rakyat Bali akan menagih janji Bapak-Bapak berdua, sekali lagi selamat atas terpilihnya Bpk. Mangku Pastika dan Puspayoga dalam memimpin Bali 5 tahun kedepan.

Bali, 11 Juli 2008